MPN – MIMIKA. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kampung Nawaripi yang berlangsung, Kamis (14/1) 2026, warga mengultimatum pemerintah kampung untuk fokus pembangunan dalam kampung.
Usai pembukaan, tokoh masyarakat dan warga ribut karena masih banyak masalah dalam kampung yang belum diselesaikan seperti masalah tanah, masalah miras yang kini dijual bebas, masalah rumah warga harus direhab (renovasi) termasuk dapur, kamar mandi dan WC, pengadaan air bersih dan lain-lain.
Menyikapi permasalahan tersebut Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun dalam arahannya menuturkan, mengingat anggaran dana desa (DD) yang disalurkan pemerintah pusat (pempus) hanya Rp375 juta, maka fokus pembangunan hanya dalam kampung.
Dana desa, kata dia, digunakan untuk membiayai 8 program wajib dari pemerintah pusat yang wajib dilakukan pemerintah kampung. Misalnya program penurunan stunting, ketahanan pangan, pencegahan bencana, pembiayaan Kopdes, digitalisasi, padat karya tunai, pemberian BLT, pemberdayaan ekonomi desa (kampung).
Beberapa yang diusulkan warga itu masuk dalam 8 program wajib yang harus dijalankan kampung dalam tahun 2026 ini. Pemerintah kampung akan mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada warga dalam kampung. Seperti BLT harus dikasih ke orang-orang yang betul ekstrim.
Sekretaris Kampung Nawaripi, Simon Maurumako menuturkan, janji kepala kampung bahwa tahun ini pembangunan diarahkan dalam kampung. Karena memang, jelas Simon, yang butuh perhatian seperti rumah warga yang harus direnovasi karena rumah warga rata-rata sudah rusak.
Selain itu, fasilitas air bersih seperti pemasangan jaringan pipa ke rumah warga sangatlah penting. Beberapa fasilitas air bersih yang ada dalam kampung saat ini, hanya bisa dinikmati warga yang dekat dengan sumber air, sedangkan warga lainnya masih menggunakan sumur untuk mandi, cuci dan WC. Untuk minum, warga beli air galon dari mobil-mobil penjual air galon (air bersih).
Kadistrik Wania, Merlyn Temorubun, SSTP mengatakan, dana desa tahun ini turun. Dana Desa untuk mendukung program koperasi merah putih untuk pembangunan ekonomi di kampung.
Dana Desa dipotong untuk mendukung program Bapak Presiden, demi perkuat koperasi merah putih yang semuanya akan kembali ke kampung.
Berkaitan dengan program Bapak Presiden soal pengendalian bencana, kampung juga dalam Musrembang harus membangun posko-posko pencegahan bencana. Meskipun kampung memfokuskan pembangunan dalam kampung, jangan lupa pencegahan bencana. Lihat angin besar beberapa hari ini bisa menyebabkan bencana dan warga yang kena dampak wajib lapor ke posko bencana kampung, lalu dari kampung wajib lapor ke distrik, selanjutnya distrik akan lapor ke kabupaten.
Misalnya, lanjut Merlyn, ada warga yang atap rumahnya terlepas karena angin kencang, maka bisa saja ada biaya perbaikan dari pemkab. Namun prosedurnya, harus ada laporan dari bawah dulu.
