Nabire — MPN. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Koordinator Wilayah Mee Pago, Okto Pekey, menegaskan masih kuatnya praktik pengabaian hak politik masyarakat adat dalam proses demokrasi di Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan itu disampaikannya dalam workshop “Memperkuat Hak Politik Masyarakat Adat di Papua Tengah” pada Festival Media Se-Tanah Papua Perdana di Nabire, Kamis (15/1/2026).
“Sering kali hak pilih masyarakat adat diabaikan. Setelah pemilu, mereka hanya dijadikan penentu suara tanpa ruang menyatukan pikiran dan memilih sesuai nurani,” ujar Okto.
Ia juga menyoroti sempitnya ruang demokrasi akibat pembatasan terhadap aksi protes dan demonstrasi oleh aparat keamanan. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional masyarakat adat yang harus dijamin.
Selain itu, Okto mengangkat ancaman konflik lahan akibat ekspansi tambang dan rencana proyek kelapa sawit di Papua Tengah yang dinilai merusak sumber hidup masyarakat adat. Ia menegaskan setiap kebijakan harus melibatkan pemilik hak ulayat.
Festival yang digagas Asosiasi Wartawan Papua (AWP) ini dinilai penting sebagai ruang bertukar gagasan dan memperkuat demokrasi. Okto berharap forum serupa terus berlanjut demi memastikan suara masyarakat adat tidak lagi terpinggirkan.
