NABIRE — MPN. Kenaikan harga daging di Kabupaten Nabire menjelang Idulfitri kembali membuka persoalan klasik di daerah: lemahnya basis produksi peternakan lokal dan tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah. Pemerintah daerah kini memilih jalan cepat dengan membuka keran pemasukan sapi hidup dan daging beku impor demi menahan laju inflasi pangan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Nabire, drh. I Dewa A Dwita, K.M, mengakui bahwa penurunan populasi sapi potong lokal menjadi faktor utama lonjakan harga daging sapi di pasaran. “Populasi sapi potong di Nabire memang menurun dan ini berdampak langsung pada ketersediaan daging,” kata Dewa A Dwita. Jum’at (23/01/2026).
Untuk menjaga pasokan, Pemerintah Kabupaten Nabire merekomendasikan pemasukan sapi potong hidup dari daerah yang berstatus bebas penyakit hewan menular strategis. Di Papua, sumber pasokan diambil dari Merauke dan Manokwari. Sementara dari luar Papua, sapi didatangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah karantina bebas penyakit.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka opsi pemasukan daging sapi beku impor, terutama dari Australia. Namun kebijakan ini hanya diperbolehkan bagi pelaku usaha yang memiliki fasilitas cold storage dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ketat.
Langkah ini, meski dinilai efektif untuk menekan harga dalam jangka pendek, menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang arah ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah Papua yang selama ini digadang sebagai kawasan pengembangan peternakan nasional.
“Daging yang masuk wajib berasal dari daerah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan hasil uji laboratorium negatif PMK dan brucellosis,” ujar Dewa A Wita. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak merekomendasikan pemasukan daging dari Pulau Jawa karena masih adanya risiko PMK.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas daging babi. Wabah African Swine Fever (ASF) yang melanda Nabire tahun lalu mengakibatkan kematian sekitar 3.000 ekor babi. Dampaknya, stok menipis sementara permintaan tetap tinggi, sehingga harga melonjak tajam.
Pemerintah daerah mengklaim telah memulai pemulihan dengan mengisi ulang kandang peternak dan menyalurkan bantuan ternak. Namun proses tersebut membutuhkan waktu panjang. Untuk meredam inflasi, Nabire kembali mengambil opsi jangka pendek dengan membuka pemasukan daging babi dari luar daerah.
Berbeda dengan sapi, pemasukan daging babi bahkan diperbolehkan dari daerah yang tidak sepenuhnya bebas ASF, dengan catatan berasal dari perusahaan bersertifikat dan melalui uji laboratorium ketat dengan hasil negatif ASF. “Farm, rumah potong hewan, hingga unit pengolahan harus bersertifikat. Ini syarat mutlak,” kata Dewa A Dwita.
Kebijakan ini disebut bersifat sementara. Pemerintah daerah berjanji akan menghentikan pemasukan daging dari luar ketika populasi ternak lokal kembali pulih. Namun, pola yang berulang—wabah, penurunan populasi, lalu impor—menunjukkan rapuhnya sistem produksi peternakan daerah.
Di tingkat nasional, kebijakan semacam ini mencerminkan tantangan besar pembangunan peternakan di kawasan timur Indonesia. Ketika inflasi pangan terjadi, daerah kembali bergantung pada pasokan dari luar wilayah, bahkan dari luar negeri. Sementara upaya membangun kemandirian produksi lokal masih berjalan lambat dan rentan terhadap gangguan penyakit hewan
