NABIRE — MPN. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah, Kombes Pol. Muhajir, menyatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Tengah sepanjang 2025 masih dapat dikendalikan, meskipun menghadapi berbagai tantangan serius, terutama gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan peningkatan kriminalitas konvensional.
Muhajir menyampaikan hal tersebut saat membuka Gelar Operasional (Gelar Opsnal) Tahun 2026 dan Analisis serta Evaluasi (ANEV) Kamtibmas Triwulan IV Tahun 2025, mewakili Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare, di Nabire, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Muhajir, pada Triwulan IV 2025 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 735 kasus, meningkat 26 kasus atau 3,67 persen dibandingkan Triwulan III. Sementara itu, angka penyelesaian perkara mengalami kenaikan menjadi 53 kasus, atau naik 32,08 persen.
“Tren kejahatan yang masih mendominasi antara lain pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, dan pencurian biasa,” kata Muhajir.
Ia menyebutkan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi berada di Polres Mimika dengan 367 kasus, disusul Polres Nabire sebanyak 306 kasus. Adapun tingkat penyelesaian perkara dinilai masih perlu ditingkatkan melalui penguatan patroli dialogis, problem solving, serta peran aktif Bhabinkamtibmas.
Di bidang lalu lintas, Muhajir mengungkapkan terjadi 135 kecelakaan pada Triwulan IV 2025, meningkat hampir 10 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 20 orang, sedangkan kerugian material tercatat sekitar Rp498 juta.
Selain itu, sepanjang 2025 tercatat 74 kejadian gangguan keamanan oleh KKB yang menyebabkan 49 orang meninggal dunia dan 42 orang luka-luka, termasuk dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat sipil.
Menghadapi kondisi tersebut, Muhajir menegaskan Polri akan memperkuat strategi pada 2026 dengan menitikberatkan pada deteksi dini, pencegahan konflik, dan peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.
“Keberhasilan Polri tidak diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui rasa aman, pelayanan yang humanis, dan penegakan hukum yang adil,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh adat dan agama untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.
