Jayapura – MPN. Sejumlah staf RSUD Abepura menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung RSUD Abepura, Selasa (27/1/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas, dinonaktifkan dari jabatannya.
Menanggapi aksi itu, dr. Daisy menegaskan bahwa demonstrasi tersebut hanya dilakukan oleh segelintir staf dan tidak mewakili mayoritas pegawai rumah sakit. Ia memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terdampak aksi tersebut.
“Kelompok ini adalah staf yang selama ini tidak aktif terlibat dalam pelayanan dan tidak memberikan kontribusi maksimal,” ujar dr. Daisy kepada wartawan.
Ia menyebutkan massa sempat menggunakan pengeras suara untuk mengajak tenaga perawat ikut bergabung dalam aksi. Namun ajakan tersebut tidak direspons. “Tidak ada perawat yang ikut demo. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” katanya.
Terkait tuntutan penonaktifan direktur yang dikaitkan dengan inspeksi mendadak Gubernur Papua, dr. Daisy menegaskan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pimpinan daerah.
“Keputusan ada di gubernur, wakil gubernur, dan tim. Penilaian kinerja bukan kewenangan internal rumah sakit,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pimpinan daerah menilai kinerja berdasarkan progres dan perbaikan pelayanan ke depan. “Yang dinilai adalah perubahan dari hari ini ke depan,” ujarnya.
Menjawab isu lain yang disampaikan massa, mulai dari tarif pelayanan, audit, rekrutmen hingga pembayaran jasa, dr. Daisy memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Tarif ditetapkan melalui peraturan gubernur, audit dilakukan rutin setiap tahun, dan rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka.
Sementara pembayaran jasa pelayanan disebut berjalan lancar, dengan sisa pembayaran Oktober hingga Desember 2025 dijadwalkan dibayarkan pada Februari 2026 melalui mekanisme BPJS.
Di akhir pernyataannya, dr. Daisy menegaskan kondisi RSUD Abepura tetap kondusif. “Dokter, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan tetap bekerja dan melayani masyarakat seperti biasa,” pungkasnya.
