Nabire, MPN — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire hingga kini belum sepenuhnya menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program prioritas nasional tersebut masih terpusat pada dapur-dapur aglomerasi, sementara puluhan titik di daerah terpencil belum dapat beroperasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ia mengungkapkan bahwa saat ini MBG di Nabire baru berjalan melalui sekitar 12 dapur aglomerasi.
“Sementara untuk daerah 3T, total ada 49 titik layanan yang tersebar di 9 kampung. Namun sampai sekarang baru 24 titik yang memiliki investor. Masih ada sekitar 25 titik yang belum terlayani,” kata Yasor Victor Sawo, kepada awak media usai rapat evaluasi diruang kerjanya, Rabu (3/2/2026).
Menurut Yasor, keterbatasan investor menjadi kendala utama belum beroperasinya dapur MBG di wilayah terpencil. Hingga kini, Satgas MBG Kabupaten Nabire masih menunggu arahan dan informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pemenuhan kekurangan investor tersebut.
Ia menjelaskan, meskipun belum seluruh titik dapat berjalan, pemerintah daerah melalui Satgas tetap melakukan berbagai persiapan, termasuk pemenuhan persyaratan teknis pendirian dapur MBG di wilayah 3T.
“Kami di daerah tidak tinggal diam. Semua persyaratan untuk dapur-dapur di wilayah 3T sementara kami siapkan. Tinggal menunggu kejelasan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Yasor menegaskan pentingnya percepatan operasional dapur MBG di daerah terpencil agar program ini benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh anak Indonesia, khususnya di Papua Tengah.
“Kami berharap ada informasi dan dukungan lanjutan dari Badan Gizi Nasional, sehingga dapur MBG di wilayah 3T bisa segera beroperasi. Anak-anak kita di daerah terpencil juga berhak merasakan pelayanan Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting.
Namun kondisi di Kabupaten Nabire menunjukkan bahwa tantangan pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur.
