Nabire, MPN — Di atas kertas, Provinsi Papua Tengah adalah provinsi kaya. Tambang emas di Kabupaten Mimika, kopi dari pegunungan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya, hingga pesona laut Teluk Cenderawasih seolah menjadi jaminan masa depan.
Namun Ketua TIM 11 Kadin Papua Tengah, Maximus Tipigau, membaca kenyataan berbeda: kekayaan tanpa data adalah ilusi pembangunan.
“Kita selalu bilang Papua kaya. Tapi mana datanya? Tanpa data, kita hanya jadi pasar, bukan pemain,” ujar Maximus, kepada awak media saat ditemuin di Cafe Cartenz Nabire, Kamis malam (26/2/2026).
Ia memimpin TIM 11 bersama 18 tenaga teknis dan tiga akademisi lokal untuk memetakan potensi riil di delapan kabupaten, termasuk Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Fokusnya bukan sekadar sumber daya alam, melainkan UMKM, pariwisata, rantai usaha kopi, hingga kesiapan SDM lokal.
Bagi Maximus, tantangan terbesar bukan hanya investasi, melainkan kepercayaan. Investor kerap ragu karena faktor keamanan. Tetapi ia menegaskan, keamanan sejati lahir dari keterlibatan ekonomi masyarakat.
“Kalau Orang Asli Papua tidak jadi pelaku utama bisnis, bagaimana mau bicara jaminan? Harus mulai dari kita. Harus jadi pengusaha dulu,” katanya.
Ia menolak pola lama: modal datang, sumber daya keluar, masyarakat tinggal menonton. Kadin, menurutnya, harus menjadi jembatan antara pemerintah dan investor dengan satu prinsip tegas: OAP tidak boleh sekadar jadi penonton di tanah sendiri.
Maximus menyebut langkah ini sebagai upaya “mempersatukan gunung dan pantai” dalam satu visi ekonomi. Dari Mimika hingga Nabire, dari pegunungan hingga pesisir, Papua Tengah harus dibangun dengan kolaborasi, bukan eksploitasi.
“Kalau tidak dimulai sekarang, Papua Tengah hanya akan dikenal kaya alam. Bukan kaya pengusaha,” ujarnya.
Di provinsi termuda ini, pertaruhan bukan lagi soal tambang atau wisata. Pertaruhannya adalah: siapa yang memegang kendali ekonomi di tanah sendiri.
