Nabire, MPN — Di tengah proses penguatan birokrasi provinsi baru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghadapi ujian kedisiplinan aparatur. Dari 874 CPNS formasi 2024 yang menerima sertifikat Latihan Dasar (Latsar), dua orang di antaranya tercatat telah duduk sebagai anggota DPRK.
Situasi itu memaksa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengambil sikap tegas: pilih kursi legislatif atau lepaskan status sebagai calon aparatur sipil negara.
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menegaskan, tidak ada ruang bagi rangkap jabatan dalam proses pengangkatan PNS.
“Kalau mau jadi DPRK, harus mengundurkan diri dari CPNS. Kalau mau lanjut sebagai CPNS dan diproses jadi PNS, harus mundur dari DPRK. Tidak bisa dua-duanya,” ujar Denci, kepada awak media. Selasa (3/3/2026).
Menurut dia, pihaknya telah meminta kedua yang bersangkutan datang untuk memberikan pernyataan resmi. Namun hingga pembagian sertifikat dilakukan, keduanya belum memenuhi panggilan.
“Sampai sekarang mereka belum datang. Kalau tidak datang, berarti kami anggap memilih DPRK. Konsekuensinya, sertifikat untuk proses PNS tidak kami terbitkan,” katanya.
Tanpa sertifikat Latsar, proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) otomatis terhenti. Artinya, peluang menjadi PNS gugur dengan sendirinya.
Di luar polemik itu, momentum pembagian sertifikat menjadi penanda penting bagi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru. Sebanyak 874 CPNS ini merupakan bagian dari total 1.800 formasi 2024 yang disiapkan menjadi tulang punggung birokrasi perdana provinsi tersebut.
Mereka menerima SK CPNS pada Oktober 2024, kemudian mengikuti Latsar selama dua bulan sejak Desember hingga Februari. Sertifikat yang dibagikan pada Maret ini menjadi salah satu syarat utama menuju pengangkatan penuh sebagai PNS.
Denci mengingatkan, status sebagai angkatan pertama bukan sekadar kebanggaan, melainkan tanggung jawab.
“Ini provinsi baru. Mereka adalah CPNS angkatan pertama Papua Tengah. Disiplin harus jadi fondasi. Di setiap OPD ada atasan dan bawahan, semua harus bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Proses administrasi kini berjalan melalui aplikasi e-Mood. Sertifikat diterbitkan oleh Bidang Pengembangan, sementara pengusulan NIP ditangani Bidang Mutasi.
BKPSDM menargetkan seluruh 1.800 CPNS formasi 2024 dapat diproses menjadi PNS pada tahun ini, selama seluruh persyaratan terpenuhi.
Di provinsi yang masih membangun struktur birokrasi dari awal, ketegasan menjadi pesan utama: integritas aparatur tidak bisa ditawar, bahkan sejak tahap calon pegawai.
