Oleh: Jake Merril Ibo
(Direktur Pusat Inisiatif Perdamaian Papua (PIPP) d/h Pusat Bantuan Mediasi GKI)
DI BANYAK ruang publik di Papua, satu pertanyaan penting terus muncul: mengapa keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) di lembaga-lembaga strategis belum selalu berbanding lurus dengan kuatnya pengaruh dalam pengambilan keputusan?
Pertanyaan ini penting, tetapi sering dijawab secara terburu-buru. Ada yang langsung menyalahkan individu. Ada yang menilai sistem politik tidak memberi ruang. Ada pula yang beranggapan bahwa selama OAP sudah duduk di jabatan tertentu, maka masalah selesai dengan sendirinya. Padahal persoalannya jauh lebih dalam. Keterwakilan memang penting, tetapi keterwakilan saja tidak cukup. Papua tidak hanya membutuhkan kehadiran OAP di ruang-ruang strategis, melainkan juga kepemimpinan OAP yang matang, terlatih, dan mampu mengubah kehadiran itu menjadi pengaruh nyata bagi masyarakat secara khusus Orang Asli Papua.
Selama ini, diskusi tentang afirmasi untuk OAP lebih sering berhenti pada soal akses: berapa kursi yang tersedia, siapa yang terpilih, siapa yang diangkat, dan siapa yang menempati posisi penting. Semua itu tentu penting sebagai bagian dari keadilan politik. Namun, setelah pintu keterwakilan terbuka, ada pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting: apakah orang-orang yang masuk ke ruang itu benar-benar disiapkan untuk memimpin? Apakah mereka dibekali kemampuan membaca kebijakan, mengelola aspirasi publik, memahami tata kelola pemerintahan, menyusun agenda perubahan, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan mekanisme negara?
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dibahas. Banyak OAP hadir di lembaga strategis, tetapi tidak semuanya tumbuh dalam ekosistem kaderisasi yang kuat. Akibatnya, sebagian hadir sebagai simbol representasi, tetapi belum sepenuhnya mampu memainkan peran substantif dalam memengaruhi arah kebijakan. Bahasa sederhananya: kursi sudah ada, tetapi daya ubahnya belum selalu terasa.
Tentu ini bukan soal menyalahkan orang per orang. Ini adalah masalah struktural. Kita terlalu lama berharap pada munculnya figur-figur hebat secara alamiah, tetapi kurang serius membangun sistem yang menyiapkan mereka. Kita berharap pemimpin lahir dari pengalaman semata, padahal tantangan Papua hari ini menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman. Ia menuntut kapasitas politik, kecakapan membaca kebijakan, kemampuan bernegosiasi, kepekaan sosial, dan keberanian moral untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Papua memiliki konteks yang tidak sederhana. Keragaman sosial dan budaya sangat tinggi. Kondisi geografis tidak mudah. Kepentingan aktor-aktor lokal juga berlapis. Dalam situasi seperti itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya populer atau memiliki legitimasi politik. Ia harus mampu mengelola kompleksitas. Ia perlu memahami bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran disusun, bagaimana lembaga bekerja, bagaimana konflik diredakan, dan bagaimana aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
Karena itu, Papua membutuhkan lompatan baru: dari politik keterwakilan menuju politik kepemimpinan.
Lompatan ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia tidak cukup ditopang oleh pemilu lima tahunan, proses pengangkatan jabatan, atau rutinitas birokrasi. Papua membutuhkan ruang kaderisasi yang sungguh-sungguh dirancang untuk membentuk pemimpin. Bukan pemimpin yang hanya pandai berbicara, tetapi pemimpin yang paham cara kerja demokrasi, mengerti bahasa kebijakan publik, dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara terukur dan bertanggung jawab. Dari kebutuhan itulah gagasan tentang Sekolah Demokrasi dan Kebijakan Publik Papua menjadi sangat relevan.
Sekolah semacam Sekolah Demokrasi dan Kebijakan Publik (SDKPP) bukan sekadar ruang belajar formal yang dipenuhi teori. Yang dibutuhkan Papua adalah ruang pendidikan politik yang hidup, kontekstual, dan aplikatif. Tempat di mana OAP dan pemangku kepentingan strategis dapat belajar memahami demokrasi bukan sebagai slogan, tetapi sebagai praktik. Tempat di mana kebijakan publik tidak dilihat sebagai dokumen yang jauh dari rakyat, tetapi sebagai instrumen yang menentukan hidup orang banyak. Tempat di mana kepemimpinan dibentuk melalui latihan berpikir, latihan membaca masalah, latihan berdialog, dan latihan mengambil keputusan.
Mengapa SDKPP penting? Karena demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu atau keberadaan lembaga. Demokrasi yang sehat bergantung pada kualitas manusia yang mengisinya. Tanpa kapasitas, demokrasi mudah berubah menjadi prosedur kosong. Ada pemilihan, ada jabatan, ada forum, tetapi tidak ada perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, publik perlahan kehilangan kepercayaan. Mereka melihat perwakilan, tetapi tidak melihat hasil. Mereka mendengar janji, tetapi tidak merasakan kebijakan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari.
Papua tidak membutuhkan lebih banyak simbol. Papua membutuhkan lebih banyak pemimpin yang bekerja dengan pengetahuan, integritas, dan keberpihakan.
Sekolah Demokrasi dan Kebijakan Publik (SDKPP) dapat menjadi salah satu jawaban strategis. Ia bisa dirancang dan dihadirkan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan; membaca relasi antara pemerintah dan masyarakat; memahami hak-hak warga; mengenali persoalan Otonomi Khusus secara lebih substantif; serta mengembangkan keterampilan negosiasi, mediasi, komunikasi publik, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, peserta tidak hanya pulang membawa sertifikat, tetapi membawa kecakapan yang bisa dipakai dalam lembaga, organisasi, dan komunitas mereka.
Yang tidak kalah penting, model pendidikan seperti ini harus berangkat dari konteks Papua sendiri. Nilai-nilai demokrasi memang bersifat universal, tetapi cara menerapkannya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan lokal. Papua memiliki struktur adat, otoritas moral gereja, kepemimpinan informal, jaringan komunitas, dan pengalaman historis yang berbeda dengan banyak daerah lain. Karena itu, pendidikan politik yang efektif di Papua harus mampu menjembatani nilai universal demokrasi dengan realitas sosial Papua. Ia harus menghormati konteks, bukan mengabaikannya.
Di titik ini, Sekolah Demokrasi dan Kebijakan Publik (SDKPP) seharusnya tidak dipahami sebagai proyek sektoral atau agenda satu kelompok saja. Ia justru bisa menjadi ruang temu banyak pihak: pemerintah daerah, lembaga perwakilan, kampus, gereja, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, perempuan, pemuda, hingga media. Sebab demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh satu aktor. Ia tumbuh dari kerja bersama, dari kapasitas yang tersebar, dan dari kemauan untuk saling belajar.
Bagi pemerintah daerah, sekolah seperti ini adalah investasi jangka panjang dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Bagi kampus, ia adalah bentuk pengabdian yang langsung menyentuh kebutuhan publik. Bagi gereja dan lembaga adat, ia dapat menjadi medium pembinaan sosial yang relevan dengan tantangan zaman. Bagi masyarakat sipil dan media, ia membuka ruang lahirnya diskursus publik yang lebih sehat, rasional, dan bertanggung jawab.
Yang paling penting, bagi OAP sendiri, sekolah ini bisa menjadi jalan untuk mengubah posisi dari sekadar “hadir” menjadi “menentukan”. Inilah perbedaan besar antara keterwakilan dan kepemimpinan. Keterwakilan berbicara tentang keberadaan. Kepemimpinan berbicara tentang arah, pengaruh, dan hasil. Keterwakilan memastikan ada tempat di meja perundingan. Kepemimpinan memastikan suara masyarakat benar-benar terdengar dan diperjuangkan di meja itu.
Sudah waktunya Papua melampaui perdebatan yang hanya berhenti pada distribusi jabatan. Agenda yang lebih mendesak sekarang adalah menyiapkan generasi OAP yang mampu memimpin lembaga strategis dengan visi, kemampuan, dan integritas. Tanpa itu, afirmasi akan mudah berhenti sebagai simbol. Hanya melalui SDKPP, afirmasi bisa tumbuh menjadi kekuatan perubahan.
Karena itu, membangun Sekolah Demokrasi dan Kebijakan Publik bagi OAP bukanlah gagasan tambahan, apalagi kemewahan intelektual. SDKPP adalah kebutuhan nyata. Papua membutuhkan tempat untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya agar dapat membaca tantangan zaman, merumuskan solusi, dan mengarahkan kebijakan pada keadilan sosial.
Dari keterwakilan ke kepemimpinan, itulah pekerjaan rumah besar Papua hari ini. Dan bila kita sungguh ingin melihat OAP tidak hanya duduk di ruang-ruang strategis, tetapi juga menentukan arah masa depan Papua secara lebih bermartabat, maka investasi pada sekolah demokrasi dan kebijakan publik tidak bisa lagi ditunda.
