Opini  

Papua Tidak Tertinggal Karena Pusat Saja, Tapi Karena Kohesi Sosial yang Rapuh

banner 120x600

Oleh: Jake Merril Ibo
Founder/Direktur Pusat Inisiatif Perdamaian Papua d/h PBM-GKI

Sudah terlalu lama narasi tentang ketertinggalan Papua dibingkai secara tunggal: bahwa semua persoalan Papua semata-mata disebabkan oleh pusat. Narasi ini memang mudah diterima, karena terasa logis, emosional, dan historis. Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara, melalui kebijakan pusat, memiliki andil besar dalam membentuk wajah pembangunan Papua hari ini. Ada banyak luka sejarah, ketimpangan, salah urus, dan pendekatan pembangunan yang tidak selalu berpihak pada martabat Orang Asli Papua.

Namun, bila kita jujur kepada diri sendiri, ada satu kenyataan pahit yang juga harus diakui: Papua tidak tertinggal karena pusat saja, tetapi juga karena kohesi sosial di dalam tubuh Orang Asli Papua sendiri sangat rapuh.

Ini bukan tuduhan. Ini otokritik. Dan otokritik adalah syarat pertama untuk bangkit. Kita harus berani mengatakan bahwa salah satu penghambat paling serius bagi kemajuan Papua hari ini adalah ketidakmampuan kita menjaga persatuan sosial, membangun kepercayaan antarsesama, dan menempatkan kepentingan kolektif di atas ego kelompok, ego marga, ego wilayah, ego suku, dan ego jabatan. Dalam banyak situasi, sesama anak Papua justru saling menjegal, saling curiga, saling menjatuhkan, dan saling melemahkan. Fenomena ini terjadi hampir di semua level: di pusat, di provinsi, di kabupaten/kota, di distrik, bahkan sampai ke kampung.

Akibatnya, energi sosial Orang Asli Papua habis bukan untuk membangun, melainkan untuk bertarung satu sama lain.

Kita sering berbicara tentang ketidakadilan dari luar, tetapi terlalu jarang membicarakan luka yang kita ciptakan di antara kita sendiri. Kita menuntut penghargaan dari pihak lain, tetapi di saat yang sama kerap gagal menghargai saudara sendiri. Kita menuntut ruang, tetapi jika ruang itu didapat oleh sesama anak Papua yang lain, kita justru gelisah, iri, dan sibuk mencari cara untuk menjatuhkannya. Ini adalah paradoks yang mematikan.

Papua tidak akan pernah benar-benar maju bila anak-anak aslinya gagal membangun solidaritas internal.

Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, banyaknya proyek, atau tingginya perhatian pemerintah pusat. Kemajuan juga sangat ditentukan oleh kualitas kohesi (hubungan) sosial di antara masyarakatnya. Daerah yang bertumbuh adalah daerah yang masyarakatnya mampu bekerja sama, saling percaya, saling menopang, dan mampu menyelesaikan konflik tanpa menghancurkan masa depan bersama. Sebaliknya, daerah yang kohesi sosialnya rapuh akan terus berjalan terseok-seok, meskipun diberi dana besar dan kewenangan luas.

Di Papua, kita sering menyaksikan bagaimana ruang-ruang strategis berubah menjadi arena persaingan destruktif. Dalam birokrasi, sesama anak Papua sering lebih keras terhadap anak Papua lain daripada terhadap pihak luar. Dalam politik, dukungan tidak dibangun atas dasar gagasan, melainkan kesetiaan sempit yang mudah berubah menjadi permusuhan. Dalam komunitas sosial, perbedaan kecil bisa berkembang menjadi perpecahan panjang. Dalam dunia pendidikan, organisasi, bahkan pelayanan publik, semangat kolaborasi sering kalah oleh semangat saling baku sikut.

Yang lebih memprihatinkan, pola seperti ini kemudian diwariskan. Generasi muda melihat contoh yang salah. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk naik, orang lain harus diturunkan. Mereka belajar bahwa persaudaraan hanya berlaku selama tidak bersinggungan dengan kepentingan pribadi. Mereka diajarkan bahwa sesama orang Papua adalah pesaing utama, bukan mitra seperjalanan. Jika pola ini terus berlangsung, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan krisis yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemiskinan atau ketertinggalan infrastruktur: kita sedang mewariskan krisis peradaban sosial.

Karena itu, perubahan paradigma mutlak diperlukan. Orang Asli Papua harus berhenti melihat kemajuan semata-mata sebagai sesuatu yang dihalangi dari luar. Kita harus mulai bertanya: apa yang salah di antara kita? Mengapa kita mudah terpecah? Mengapa kita sulit bersatu dalam agenda besar? Mengapa kita sering gagal merawat figur-figur Papua yang sedang bertumbuh? Mengapa keberhasilan sesama anak Papua sering tidak dirayakan sebagai kemenangan bersama?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk membangunkan kesadaran kolektif. Tidak ada bangsa yang bangkit hanya dengan terus menunjuk kesalahan pihak lain. Setiap kebangkitan selalu dimulai dari keberanian menata rumah sendiri.

Sudah saatnya Orang Asli Papua membangun paradigma baru: bahwa persatuan sosial adalah modal pembangunan yang tidak kalah penting dari dana, jabatan, dan kekuasaan. Kita perlu memahami bahwa kohesi sosial bukan slogan, melainkan fondasi. Tanpa kohesi sosial, kebijakan yang baik bisa gagal. Tanpa kohesi sosial, pemimpin yang potensial bisa dijatuhkan sebelum bekerja. Tanpa kohesi sosial, program pembangunan akan terus tersandera oleh konflik internal, rasa tidak percaya, dan rivalitas yang tidak sehat.

Maka, yang dibutuhkan Papua hari ini bukan hanya kritik terhadap pusat, tetapi juga rekonsiliasi sosial di antara sesama Orang Asli Papua.

Kita perlu membangun budaya saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Kita perlu melatih diri untuk bersaing secara sehat, bukan saling menghancurkan. Kita perlu belajar bahwa perbedaan suku, wilayah, denominasi, afiliasi politik, dan latar belakang keluarga tidak boleh mengalahkan identitas besar kita sebagai sesama anak Papua. Kita mungkin berasal dari banyak gunung, lembah, pesisir, dan pulau, tetapi masa depan kita hanya akan selamat jika dibangun dalam semangat rumah bersama.

Para elite Papua juga harus memberi teladan. Jangan terus-menerus berbicara tentang persatuan di podium, tetapi memelihara perpecahan di belakang layar. Jangan menyerukan keberpihakan kepada Orang Asli Papua, tetapi justru menjadi aktor utama yang memecah belah sesama. Rakyat hari ini tidak hanya mendengar pidato; mereka membaca perilaku. Jika elite gagal memberi contoh, maka masyarakat akan meniru kegagalan itu.

Di sisi lain, generasi muda Papua harus dibekali dengan etika kolaborasi. Sekolah, gereja, komunitas, kampus, organisasi kepemudaan, dan lembaga adat harus menjadi ruang pembinaan karakter sosial. Anak-anak Papua harus diajarkan bahwa keberhasilan saudaranya bukan ancaman, melainkan harapan. Mereka harus tumbuh dengan kesadaran bahwa membangun Papua bukan pekerjaan satu tokoh, satu marga, satu gereja, satu kabupaten, atau satu kelompok, tetapi kerja panjang seluruh anak negeri.

Papua terlalu besar untuk dibangun dengan semangat saling curiga. Papua terlalu mulia untuk dirusak oleh iri hati internal. Dan Papua terlalu penting untuk terus-menerus kehilangan waktu karena pertikaian anak-anaknya sendiri.

Sudah waktunya kita jujur bahwa pusat memang bukan tanpa salah, tetapi kita pun tidak tanpa tanggung jawab.

Kalau kita sungguh ingin Papua maju, maka perjuangan itu harus dimulai dari hal paling mendasar: memulihkan kohesi sosial di antara Orang Asli Papua. Kita harus belajar duduk bersama, bekerja bersama, bertumbuh bersama, dan menjaga satu sama lain. Sebab tanpa itu, semua teriakan tentang keadilan akan kehilangan tenaga moralnya. Dan semua peluang pembangunan akan terus pecah di tangan kita sendiri.

Papua tidak hanya membutuhkan perhatian. Papua membutuhkan kedewasaan sosial. Dan kedewasaan sosial itu dimulai ketika sesama anak Papua berhenti saling baku sikut, lalu mulai saling mengangkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *