MPN – NABIRE .Banjir kembali merendam wilayah barat Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (9/10). Wilayah yang terdampak meliputi Wanggar, Yaro I, Yaro II, dan Kampung Sima di Distrik Yaur. Luapan air dari Sungai Wami dan Sungai Sima menenggelamkan 26 rumah warga, satu sekolah, dan dua gereja.
Bagi warga Suku Besar Yerisiam Gua, banjir ini bukan lagi bencana alam semata tetapi bukti kelalaian pemerintah daerah. Sejak 2019, banjir sudah 15 kali melanda Kampung Sima, namun tidak ada langkah permanen dari Pemerintah Kabupaten Nabire.
“Kami sudah berkali-kali menyurati Bupati Nabire, tapi tidak pernah ada jawaban. Pemerintah hanya datang bagi-bagi supermi dan air mineral,” tegas Ayub Kowoi, Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, di lokasi banjir, Kamis siang. “Banjir ke-15 ini sudah cukup. Kami butuh tanggul, bukan belas kasihan.”
Banjir bermula setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu Sungai Wami dan Sima sejak Rabu malam (8/10). Sekitar pukul 08.30 Waktu Papua, air meluap dan masuk ke rumah-rumah warga Kampung Sima. Hingga Kamis sore, belum ada satu pun pejabat dari BPBD atau Pemerintah Kabupaten Nabire yang turun meninjau lokasi.
“Kami tidak butuh bantuan air mineral, kami butuh tanggul. Kalau dibiarkan begini, kami bisa mati pelan-pelan,” kata Yohanes Rarawi, Sekretaris Badan Musyawarah Kampung (Bamuskamp) Sima.
Masyarakat adat Yerisiam Gua kembali menyerahkan tiga usulan konkrit kepada pemerintah daerah dan provinsi :
1. Tetapkan Kampung Sima sebagai wilayah rawan banjir agar mendapat prioritas penanganan.
2. Bangun tanggul di bantaran Sungai Wami dan Sungai Sima untuk mencegah luapan air.
3. Normalisasi saluran air di dalam kampung agar aliran ke pantai tidak tersumbat.
“Pemerintah tak bisa terus menutup mata. Kalau sudah 15 kali banjir dan tak ada tindakan, itu berarti bukan lagi bencana tapi pengabaian,” kata Ayub menegaskan.
Kampung Sima adalah wilayah adat Suku Besar Yerisiam Gua. Sejak 2008, sebagian besar tanah adat mereka telah diambil alih untuk proyek perkebunan kelapa sawit oleh PT Nabire Baru dan PT Sariwana Adi Perkasa, anak perusahaan Goodhope Company yang berbasis di Sri Lanka.
Sejak tahun 2022, pemerintah pusat dan daerah telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit di wilayah ini. Namun, tak satu rupiah pun terlihat kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dasar.
“Kami ini wilayah penghasil sawit, tapi jalan rusak, banjir berulang, dan pemerintah diam. Di mana keadilan?” ujar Ayub dengan nada kecewa.
Kasus banjir berulang di Kampung Sima memperlihatkan kegagalan tata kelola lingkungan dan ketidakadilan distribusi pembangunan di Papua Tengah.
Wilayah yang memberi pemasukan bagi negara justru dibiarkan terendam setiap musim hujan.
Jika tidak ada langkah serius dari Bupati Nabire dan BPBD, pengabaian ini bisa berujung pada bencana kemanusiaan yang lebih besar.
