MPN – NABIRE. Anggota DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong ‘memicu’ issue terkait pemilihan dan pergantian presiden direktur atau kepemimpinan PT Freeport Indonesia sebagai kewenangan pemerintah pusat atau presiden berdasarkan penilaian terhadap kemampuan kepemimpinan dan manajerial seseorang sosok figur yang dipersiapkan.
Terlepas dari beragam informasi yang diketahuinya, Selasa (14/10) 2025, Yohanes Kemong atau akrab disapa dengan inisial ‘YK’ itu melontarkan pemikiran kritisnya tentang rencana suksesi kepemimpinan di perusahaan multi nasional, PT Freeport Indonesia ini.
Pergantian dan Pengangkatan seorang Presiden Direktur (Presdir.) dalam lingkup PT. Freeport Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, tentu yang akan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan seorang figur sosok yang dipersiapkan. Baik dalam hal kemampuan manajemen maupun kepimimpinannya untuk suatu perusahan, termasuk di PT Freeport Indonesia ini.
“Itu bukan kewenangan MRP, bukan juga Kewenangan DPR serta bukan kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten,” ujar Yohanes Kemong via selulernya pagi tadi.
Karenanya, semua pihak diharapkan tidak juga melemparkan issue bahkan kepada semua pihak untuk tidak memaksa kehendak. Terlebih untuk mengajukan nama sosok-sosok figur orang tertentu.
Sekalipun YK juga berujar, “Boleh-boleh saja untuk menyampaikan aspirasi pribadi untuk memberikan dukungan calonnya nasing-masing,” tuturnya lagi santai.
Namun hal itu, menurutnya bukan langsung akan jadi. Mengapa, karena kewenangan penuh keputusan pemilihan dan pergantian itu ada di Pemerintah Pusat, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah, ditangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Karenanya diharapkannya, semua pihak juga mau menahan diri dan tidak terburu-buruh, terlebih dalam membangun issue publik.
“Saya sebagai putra asli Mimika Suku AmungMe yang kini dipercayakan rakyat sebagai Anggota DPR Papua Tengah mendukung penuh siapapun yang hendak dipercayakan Pemerintah Pusat untuk menduduki kursi kepemimpinan President Direktur PT Freeport Indonesia,” ucapnya.
Menanggapi pemikiran YK ini upaya MPN mengkonfirmasi langsung Vice President Corporate Communication (CorComm) PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati via What App selulernya pada pukul 08.55 dan kontak seluler pukul 09.42 masih ‘bungkam‘ alias belum memberikan keterangannya. Bahkan Handphone di reject saat kontak dilakukan.
