MPN – MIMIKA. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi penurunan DBH Minerba Mimika tahun 2026. Hal ini karena operasional di PT Freeport Indonesia yang sampai kini juga belum berjalan 100%, juga perhitungan keuntungan bersih PT Freeport tahun 2026 berdasarkan kinerja hingga 31 Desember 2025.
“Perhitungan DBH Minerba itu mengikuti produksi dan harga di pasaran dunia. Jika produksi berkurang, otomatis DBH juga akan berkurang. Selain itu, keuntungan bersih 2,5% juga dihitung dari Januari sampai Desember 2025, dan baru bisa ditransfer ke kas daerah setelah audit BPK,” ujarnya saat ditemui di kantor Pusat Pemerintahan, Senin (20/10) 2025.
Akibatnya, APBN 2026 diprediksi mengalami penurunan DBH hingga Rp1,2 triliun – Rp1,3 triliun. “Biasanya kita bermain di angka Rp6,1 triliun – Rp6,5 triliun, tapi tahun depan kita susun APBD di kisaran angka Rp5 triliun, jika tidak ada perubahan,” terang Dwi Cholifah.
Sehingga, Pemerintah daerah terus berupaya mengatasi potensi penurunan DBH ini. Salah satunya, dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Lihat saja, ada 19 gubernur bertemu Menteri Keuangan. Itu juga dalam rangka membahas hal ini, karena bukan hanya Mimika. Tapi seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama,” ucap Dwi Cholifah.
Dwi Cholifah juga menambahkan bahwa, persentase pembagian DBH untuk kabupaten/kota penghasil Minerba sudah jelas (32% untuk Minerba dan 76,8% untuk PBB Pertambangan). Pemerintah daerah berharap, ada kebijakan atau komunikasi lebih lanjut untuk mengatasi potensi penurunan pendapatan ini.
