MPN – MIMIKA. Terhitung mulai 5 November 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika sementara menyusun langkah antisipasi terkait penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, Rabu (5/11) 2025 menyatakan, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penyesuaian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan evaluasi terhadap formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap proyeksi penurunan APBD yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun. Penurunan ini diakibatkan oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga berdampak bagi potensi penurunan APBD di tahun 2026.
“Belanja pegawai berpotensi melampaui 30 persen dari total APBD. Karena itu, pihaknya tengah mempertimbangkan solusi berupa pengurangan TPP atau peninjauan kembali jumlah PPPK, ” jelasnya.
Bupati Johannes Rettob menambahkan, ada rencana pengurangan TPP akan dibahas lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait, mengingat kebijakan ini tidak dapat diputuskan sendiri oleh kepala daerah. Sementara itu, evaluasi jumlah PPPK dilakukan karena mulai tahun 2026, seluruh beban gaji PPPK akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Sebelumnya, gaji PPPK itu ditanggung pemerintah pusat, namun mulai tahun depan beban tersebut akan dialihkan ke daerah. Hal ini tentu akan menambah beban anggaran bagi Kabupaten Mimika., ” ucapnya lagi.
Selain itu, Bupati Mimika juga menyoroti adanya pengurangan kewenangan Pemkab Mimika, terutama dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari 32 jenis kewenangan dalam penarikan Retribusi dan Pajak, kini hanya 13 jenis yang masih dapat dikelola langsung oleh Pemkab Mimika.
Bupati John Rettob memaparkan, kewenangan retribusi daerah berkurang dari 32 menjadi hanya 13 jenis. Jenis pajak lainnya telah ditarik oleh pemerintah pusat, sesuai dengan kebijakan nasional.
“Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berupaya untuk menjaga stabilitas finansial daerah, serta memastikan kelancaran program-program pembangunan yang telah direncanakan.” jelas Bupati Mimika.
