FIMWP Gelar Mimbar Bebas Orasi

Sampaikan 6 Point Tuntutan

banner 120x600

MPN – JAYAPURA. Aksi Mimbar Bebas, Senin (10/11) 2025 digelar Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIMWP) terkait Papua Darurat Militerisme, Investasi dan Krisis Kemanusiaan di Expo Waena.

Aksi ini dilaksanakan di Expo Waena, Kampung Waena, Distrik Heram Kota Jayapura dikoordinir Wakorlap Umum FIMWP, Kitab – Nius Japugau didampingi Ketua BEM Fakultas Ekonomi Uncen, Marthen Weya dan diikuti sekitar ±40 orang.

Dalam aksi ini disampaikan poin-poin tuntutan seperti :
1) Hentikan militerisasi di Tanah Papua.
2) Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang menimbulkan ekosida dan genosida terstruktur.
3) Mendesak Komnas HAM RI segera mengusut penembakan 11 warga sipil di Suanggama, Intan Jaya.
4) Tolak pembukaan Blok Wabu, Blok Waring, Proyek Migas di Bintuni oleh BP dan di Sorong, serta Pembukaan Lahan Sawit Perusak Hutandan Semua Proyek Pencurian Sumber Daya Alam Papua Melalui Investasi.
5) Tutup PT Freeport Indonesia.
6) Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua.

Dalam tugas pengamanan, Kapolsek Heram menyampaikan agar aksi yang dilakukan tidak menggangu aktivitas umum, dan tidak melakukan long march.

“Silahkan kalian melakukan orasi ini, namun tidak mengganggu aktifitas umum dan tidak menggunakan jalan umum sebagai tempat kalian menyampaikan aspirasi. Kami pihak kepolisian memberikan waktu untuk kalian menyampaikan aspirasi, namun tidak melakukan longmarch ke manapun, tetap satukan titik aksi dan tidak kemana mana, setelah itu bisa membubarkan diri dengan baik,”
pesan Kapolsek Heram, AKP Bernadus Ick, S.H.

Kitab – Nius Japugau menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang telah memberikan kesempatan kepada massa aksi untuk melakukan orasi.

Aksi Mimbar Bebas yang dilakukan FIMWP adalah sebagai bentuk protes terhadap situasi darurat militerisme, investasi, dan krisis kemanusiaan di Papua. Dalam aksi ini, FIMWP menyuarakan penolakan terhadap kehadiran aparat bersenjata di wilayah sipil, serta mengecam praktik investasi yang merampas tanah adat dan memperparah penderitaan masyarakat.

Penulis: Romario Teniwut Editor: Sam Wanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *