MPN – MIMIKA. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Orly Simanjuntak menyoroti tingginya angka stunting di Kabupaten Mimika yang berada di atas rata-rata nasional. Dikatakan, angka stunting di Mimika saat ini mencapai 24%, dan angka ini berada di atas rata-rata nasional yaitu 21 persen. Karenanya, program yang akan dijalankan harus benar-benar prioritas dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan di Distrik Kwamki Narama, Rabu (19/11) 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi rembuk stunting. Dalam materinya, Orly menekankan pentingnya tindakan yang berfokus pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar program yang bersifat seremonial.
“Tindakan yang seharusnya, ya harus dilihat program prioritas yang dibutuhkan, bukan sekedar program yang abal-abal gitu. Karena terkadang program yang ada di Timika ini sebatas seremonial,” ujar Orly.
Orly menjelaskan, program yang ada akan disortir dan dilihat tingkat prioritasnya melalui forum diskusi yang akan dibentuk. Program yang dianggap prioritas, kemudian akan disodorkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Nanti di Bappeda yang melihat program tersebut. Kalau dari dasar nanti, pada saat didorong, dari sini kan nanti kan mereka akan bikin forum. Sehingga forum diskusi itulah yang nanti meminta, sektor kira-kira cocoknya membuat program apa yang lebih diprioritaskan,” jelasnya.
Orly mencontohkan, jika ada keluhan dari ibu terkait anak usia remaja yang sudah hamil, maka program yang cocok adalah program yang dapat mencegah hal tersebut jangan terjadi lagi. Ia juga menekankan, pentingnya aksi nyata di lapangan, seperti penyuluhan yang tepat sasaran.
“Mungkin peserta boleh datang dengan perbedaan pikirannya, namanya juga lintas sektor tetapi semuanya kan berhubungan dengan masyarakat kampungnya. Jadi kalau dari perempuan mungkin berhubungan dengan perempuan atau kalau dari lembaga kesehatan dilihat dari kesehatannya. Jadi bukan hanya satu sektor,” katanya.
Terkait anggaran untuk penurunan stunting, Orly menyebutkan, setiap tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp50 hingga Rp100 juta rupiah yang sudah dimasukkan ke dalam standar harga di Dana Desa. Ia juga menekankan, bahwa Dana Desa tidak mungkin bisa disalurkan jika tidak ada program stunting.
“Karena di dada Desa tidak mungkin bisa disalurkan Dana Desa jika pada tidak ada program stunting.Itu Ultimatum nya sudah ada,” tegasnya.
Orly juga menyoroti, pentingnya sosialisasi dan pemahaman tentang stunting kepada masyarakat kampung. Ia mengingatkan, agar pemberian makanan tambahan (PMT) tidak hanya sekadar bagi-bagi uang, tetapi harus dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia memberikan contoh, alokasi dana di tingkat kampung.
“Misalnya, setiap kampung mengalokasikan rata-rata Rp50 juta rupiah. Dana ini seharusnya digunakan secara efektif selama 12 bulan. Jika Posyandu dialokasikan sekitar Rp4 juta rupiah, kita perlu memastikan, bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pemberian makanan tambahan yang sesuai standar. Kita juga perlu melihat dukungan dari sektor lain, seperti program keluarga harapan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lain-lain,” pungkasnya.
