Nabire — MPN. Komandan Korem 173/PVB Nabire, Brigadir Jenderal TNI I Ketut Mertha Gunarda, menilai Papua Tengah sebagai wilayah strategis nasional dengan persoalan keamanan dan sosial yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Penilaian itu disampaikan saat menghadiri Gelar Operasi Kamtibmas 2026 dan Analisis serta Evaluasi (Anev) Triwulan IV 2025 di Aula Wicaksana Laghawa, Polres Nabire, Papua Tengah.
Menurut Gunarda, Papua Tengah memiliki keunikan geografis yang membentuk kompleksitas sosial masyarakatnya. Wilayah ini memiliki garis pantai di utara dan selatan, serta kawasan pegunungan di bagian tengah, termasuk Pegunungan Jaya Wijaya—gunung tertinggi di Indonesia. Selain itu, Papua Tengah juga menjadi lokasi tambang Grasberg, salah satu tambang emas terbesar di dunia.
“Secara tidak disadari, Papua Tengah menjadi ikon strategis nasional. Potensi ini sekaligus menghadirkan tantangan besar, khususnya dalam aspek keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Gunarda.
Ia menilai masyarakat Papua mengalami lompatan peradaban yang ekstrem. Dari kehidupan tradisional yang sangat bergantung pada alam, masyarakat kini dihadapkan secara cepat pada teknologi dan arus informasi. Kondisi ini, menurut dia, menimbulkan ketimpangan adaptasi yang berujung pada berbagai persoalan sosial.
Gunarda juga mengungkapkan bahwa respons masyarakat terhadap kehadiran aparat negara tidak seragam. Di sejumlah wilayah, aparat diterima secara terbuka. Namun, di daerah lain, aparat justru menghadapi sikap tertutup hingga penolakan secara nonverbal.
“Itu fakta di lapangan yang harus diakui dan dipahami bersama,” ujarnya.
Ia menyoroti kuatnya adat dan nilai ketimuran masyarakat Papua. Meski demikian, konflik adat masih kerap terjadi dan dalam sejumlah kasus mempertaruhkan nyawa. Menurut Gunarda, kerasnya adat belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme penyelesaian konflik yang aman dan berkelanjutan.
Dalam konteks keamanan nasional, Gunarda menegaskan bahwa ancaman terhadap negara saat ini tidak selalu berbentuk perang terbuka. “Perang modern tidak lagi berupa invasi fisik. Negara bisa dilemahkan dari dalam melalui konflik sosial yang berkepanjangan,” katanya.
Karena itu, ia menekankan peran TNI di Papua Tengah tidak hanya terbatas pada fungsi pertahanan negara, tetapi juga pembinaan teritorial. Pendekatan keamanan, menurut dia, harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat setempat.
“Kondisi Papua tidak bisa diselesaikan secara cepat. Dibutuhkan kerja bersama lintas sektor—TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga media—agar stabilitas dan kesejahteraan bisa terwujud,” kata Gunarda.
Kegiatan Gelar Operasi Kamtibmas 2026 dan Anev Triwulan IV 2025 ini menjadi forum konsolidasi aparat keamanan untuk membaca dinamika Papua Tengah sekaligus merumuskan langkah pengamanan ke depan.
