Nabire, MPN — Pembangunan SPPG Polri di wilayah 3T, tepatnya di Distrik Napan, Papua, resmi dimulai. Namun proyek ini tak berjalan dengan pola biasa. Tenggatnya ketat: 35 hari. Jika melampaui batas tanpa progres signifikan, proyek bisa dicabut.
Korwil Layanan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, menegaskan tak ada ruang bagi keterlambatan.
“Kami beri waktu 35 hari. Akhir Maret harus selesai. Kalau tidak ada progres baik, bisa dibatalkan,” kata Marsel kepada awak media saat ditemuin di Cafe Cartenz Nabire, Kamis (26/2/2026).
Peletakan itu memang simbolis. Namun di balik seremoni, hitung mundur sudah dimulai. BGN memastikan akan kembali melakukan pengecekan akhir sebelum proyek dinyatakan rampung.
Marsel menekankan, proyek ini bukan sekadar membangun dapur, melainkan membangun rantai ekonomi lokal. Setelah konstruksi selesai, BGN akan mengurus administrasi yayasan pengelola sekaligus mendata warga yang akan direkrut sebagai tenaga dapur.
Syaratnya tegas: sehat dan memiliki kemampuan memasak.
Tak berhenti di situ, BGN juga mendata nelayan, petani, hingga peternak di Distrik Napan untuk menjadi pemasok utama bahan baku.
Ikan harus dari nelayan Napan. Keladi dan singkong dari kebun warga. Sayur dan buah dari petani lokal. Telur ayam dari peternak setempat.
“Tidak boleh lagi bahan baku diambil dari Nabire atau bahkan Surabaya. Uang negara harus berputar di kampung ini,” tegasnya.
BGN memberi sinyal jelas kepada warga: jangan menunggu proyek selesai baru bergerak. Dalam masa 35 hari pembangunan, masyarakat diminta mulai membuka lahan tidur, menanam, dan menyiapkan usaha ternak mulai dari ayam, bebek, lele hingga mujair.
Targetnya, ketika dapur berdiri, seluruh kebutuhan langsung terserap dari Distrik Napan.
Jika skema ini berjalan, Napan diproyeksikan menjadi model untuk wilayah 3T lainnya.
Secara keseluruhan, program SPPG 3T mencakup 50 titik. Sepuluh di antaranya ditangani investor yang kini berpacu dengan tenggat 35 hari.
BGN juga mendorong keterlibatan Orang Asli Papua sebagai subkontraktor agar distribusi manfaat proyek tetap berimbang.
Pertemuan antara investor lokal yang telah mengantongi SK dari Satgas MBG Kabupaten Nabire dengan investor pelaksana proyek akan segera digelar untuk memastikan dukungan lokal berjalan maksimal.
“Ini bukan hanya soal bangunan berdiri. Ini soal ekonomi kampung bergerak,” ujar Marsel.
Dengan waktu yang terus berjalan, proyek di Napan kini memasuki fase pembuktian: selesai tepat waktu atau menghadapi risiko evaluasi keras dari BGN.
