MPN – NABIRE. Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai mendesak agar pasukan non-organik segera ditarik dari wilayah konflik di Papua Tengah dan meminta pengungkapan aktor di balik kondisi konflik yang terus terjadi di daerah otonomi baru tersebut.
Pertemuan yang berlangsung, Selasa (15/10) di Markas Korem 173/Praja Vira Braja, Nabire. Hadir juga anggota DPD RI, pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, Anies Labene, Nancy Raweyai, dan Peter Worabai.
Dikatakan John NR Gobai, aspirasi ini merupakan hasil rapat dengar pendapat masyarakat pada 14 Oktober 2025 di Aula RRI Nabire, yang menuntut penarikan pasukan non-organik dari wilayah konflik. Ia menegaskan, Provinsi Papua Tengah dibentuk untuk mempercepat pembangunan, bukan mempercepat konflik.
“Kita ketahui bersama bahwa, OPM bukan hal baru di tanah Papua. Dahulu para petugas organik di Polsek, Polres, dan Koramil bisa membangun hubungan baik dengan mereka, sehingga bisa tetap hidup harmonis tanpa gesekan seperti hari ini,” ujar Gobai.
Ia meminta agar kondisi harmonis seperti dahulu dapat dikembalikan, sehingga masyarakat bisa hidup tenang dan aman di kampung halamannya.
Dalam pertemuan itu, Danrem 173/PVB Nabire meminta bukti terkait dugaan penembakan oleh oknum TNI, agar dapat segera dilaporkan ke pimpinan TNI. Ia menyebut bahwa, justru terdapat sejumlah data yang memperlihatkan penganiayaan terhadap masyarakat sipil oleh kelompok bersenjata (OPM).
Danrem menambahkan, ketika dirinya masih perwira muda, ia memahami dinamika sosial masyarakat Papua dan mampu membangun komunikasi dengan tokoh adat serta tokoh masyarakat. Namun, situasi saat ini dinilai telah berubah dan semakin brutal, sehingga perlu dipahami secara bersama oleh semua pihak.
Menanggapi hal itu, John NR Gobai menegaskan perlunya pengungkapan aktor yang menciptakan kondisi konflik di Papua Tengah.
“Ada cipta kondisi yang sedang terjadi. Harus diurai, siapa yang menciptakan konflik ini? Siapa yang jual beli senjata, siapa yang memberi makan. Semua harus jelas,” tegasnya.
Ia juga menyerukan agar seluruh pihak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan DPR duduk bersama secara terbuka dan jujur. Selain itu, ia mendorong agar aparat keamanan mengubah pola pendekatan, dengan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan penggalangan sosial demi perdamaian di Papua Tengah.
Pertemuan antara DPR Papua Tengah, DPD RI, dan Danrem 173/PVB Nabire diwarnai desakan penarikan pasukan non-organik. Termasuk tuntutan pengungkapan aktor di balik konflik yang terus melanda Papua Tengah, wilayah yang sejatinya dibentuk untuk pembangunan, bukan pertikaian.
