MPN – MIMIKA. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) di wilayahnya agar mengutamakan keselamatan pasien sebagai prinsip dasar dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kadinkes Mimika, Reynold Rizal Ubra menegaskan ini kepada media, Jumat (28/11/) 2025.
“Keselamatan pasien adalah hal utama. Jangan sampai hanya karena persoalan pembiayaan, pasien tidak dilayani bahkan menyebabkan masalah fatal,” kata Reynold.
Dia menjelaskan, seluruh faskes swasta di Mimika, termasuk yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tetap diminta memberikan pelayanan.
“Untuk biaya yang tidak ditanggung BPJS, silakan diklaim ke Dinas Kesehatan. Kami sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan seluruh faskes, baik pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Bagi masyarakat, juga dihimbau agar membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mimika saat mengakses layanan kesehatan, terutama bagi pasien non-gawat darurat.
“Walau tidak dalam kondisi gawat darurat, silakan ke faskes terdekat seperti Pustu, Puskesmas, atau klinik. Jangan lupa membawa KTP,” jelas dia.
Untuk meningkatkan mutu layanan, Dinkes Mimika merencanakan desentralisasi layanan kesehatan pada tahun 2026 dengan memperkuat peran Pustu dan Posyandu. “Kami ingin pelayanan tidak menumpuk di Puskesmas. Pustu dan Posyandu harus menjadi garda terdepan karena lebih dekat dengan masyarakat,” jelasnya.
Menjelang akhir tahun 2025, Dinkes juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua faskes guna mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Biasanya ada warga yang pulang kampung dan pendatang dari luar. Dinkes ingin memastikan layanan dan sistem rujukan tetap berjalan baik.
Selain itu, Dinkes akan menyusun langkah-langkah pelayanan dasar dan rujukan pada akhir dan awal tahun, serta mempersiapkan Bulan Imunisasi Campak dan Polio tahun 2026 yang dijadwalkan Januari hingga Maret. Awal tahun biasanya kasus campak meningkat..Dinkes mengantisipasi potensi kasus polio serta demam berdarah.
