Nabire — MPN. Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di lapangan Mapolres Nabire, Senin (19/1/2026), digelar bersamaan dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian. Namun bagi Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare, SIK., momentum itu tak berhenti sebagai seremoni rutin, melainkan ruang refleksi atas integritas dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Papare menegaskan bahwa kesadaran nasional tidak lagi cukup dimaknai sebagai kepatuhan prosedural. Di tengah sorotan publik, terutama di Papua Tengah, ia menyebut integritas, sensitivitas sosial, dan akuntabilitas sebagai ukuran utama kinerja aparat kepolisian.
Papua Tengah, menurut Kapolda, menghadirkan kompleksitas berlapis—mulai dari persoalan keamanan hingga relasi aparat dengan masyarakat adat. Dalam konteks itu, stabilitas kamtibmas tak bisa hanya bertumpu pada pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, negara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/TK/Tahun 2025 menganugerahkan Satyalancana Pengabdian kepada empat personel Polda Papua Tengah atas masa bakti panjang mereka. Penghargaan itu mencakup masa pengabdian dari delapan hingga tiga puluh dua tahun.
Keempat penerima tersebut yakni Iptu Zulkifli Kawi K (32 tahun), Iptu Sugiarto (24 tahun), Ipda Muhammad Irfan Akbar Amirullah, S.H. (16 tahun), dan Brigpol Theresyah Frikha Andiko, S.Akun. (8 tahun). Negara mencatat pengabdian mereka sebagai bagian dari perjalanan institusi kepolisian.
Namun Kapolda mengingatkan, Satyalancana tidak boleh menjadi tameng dari evaluasi. “Setiap penghargaan adalah amanah,” ujarnya, menegaskan bahwa legitimasi Polri di Papua Tengah akan selalu diuji bukan oleh simbol kehormatan, melainkan oleh perilaku dan tanggung jawab moral anggotanya sehari-hari.
