Nabire — MPN. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi tekanan inflasi dan risiko kekurangan pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Nabire, Rabu, 21 Januari 2026.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari. Ia menilai inflasi berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, terutama pada periode meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang hari besar keagamaan.
“Pengendalian inflasi memerlukan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan stabilitas harga bahan pokok agar tidak membebani masyarakat,” kata Burhanuddin.
Menurut dia, konsolidasi TPID ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta stabilitas harga komoditas strategis di Kabupaten Nabire. Pemerintah daerah juga mencermati potensi gangguan distribusi, baik melalui jalur laut maupun udara, yang selama ini menjadi penopang utama pasokan barang ke wilayah tersebut.
Rapat tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kepolisian Resor Nabire, Kejaksaan, pengelola Pelabuhan Laut Nabire, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pelaku usaha dan peternak. Sejumlah sektor pangan strategis turut dilibatkan, mulai dari peternak ayam petelur, ayam potong, sapi, hingga babi.
Tekanan Inflasi Bersifat Musiman
Dalam perspektif ekonomi, tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri umumnya bersifat musiman, dipicu oleh meningkatnya permintaan pangan, keterbatasan pasokan lokal, serta ketergantungan Nabire pada distribusi antardaerah. Kondisi geografis dan biaya logistik yang relatif tinggi membuat fluktuasi harga di wilayah ini lebih sensitif dibandingkan daerah dengan akses distribusi darat yang luas.
Karena itu, penguatan koordinasi TPID menjadi instrumen penting untuk menjaga ekspektasi harga tetap terkendali. Stabilitas pasokan dan kepastian distribusi dinilai berperan besar dalam menahan kenaikan harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama periode konsumsi tinggi.
Burhanuddin berharap, melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah strategis yang efektif, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan, termasuk pada komoditas pangan utama dan tarif transportasi udara maupun laut.
“Tujuan akhirnya adalah menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang wajar,” ujarnya.
