Nabire — MPN. Jurnalis tidak boleh netral ketika masyarakat terancam oleh kerusakan lingkungan. Dalam konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan warga, jurnalis harus berdiri sebagai jembatan—bahkan berpihak pada mereka yang paling rentan terdampak. Pandangan ini mengemuka dalam Festival Media Se-Tanah Papua perdana di Nabire.
Pernyataan tersebut disampaikan jurnalis Tabloid Jubi, Albert Yomo, dalam workshop bertajuk Hutan Papua Bercerita: Teknik Menulis Jurnalisme Lingkungan Lokal, yang berlangsung pada 13–15 Januari 2026. Workshop ini menjadi ruang berbagi pengalaman lapangan tentang peliputan isu lingkungan yang kerap sarat konflik dan ketimpangan kuasa.
Yomo membagikan pengalamannya meliput proyek kolaborasi bersama Pulitzer Center mengenai perubahan iklim di Teluk Wondama. Ia memaparkan proses kerja jurnalistik sejak perumusan ide, penyusunan proposal, hingga perencanaan liputan yang matang sebelum turun ke lapangan.
Menurut Yomo, peliputan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan teknik menulis. Sikap dan keberpihakan jurnalis menjadi kunci, terutama ketika kebijakan pembangunan mengabaikan suara masyarakat adat dan lokal.
“Kalau proses kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah tidak dilakukan dengan benar, masyarakat pasti menjadi korban,” ujar Yomo. Karena itu, kata dia, jurnalis tidak sekadar mencatat peristiwa, tetapi memastikan suara warga terdengar dalam ruang publik.
Festival Media Se-Tanah Papua yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Papua ini diikuti 149 jurnalis dari enam provinsi di Tanah Papua. Selain workshop, festival juga diisi pelatihan jurnalistik investigasi, pameran foto, diskusi publik, hingga penganugerahan Papua Jurnalistik Award 2026—menandai upaya kolektif memperkuat jurnalisme yang berpihak pada keadilan sosial dan lingkungan.
