Bogor, MPN — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edison Isir menegaskan posisi strategis wartawan sebagai penjaga nilai kebangsaan, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan itu ia sampaikan di hadapan para pimpinan media massa nasional dalam forum Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara di Bogor, Jawa Barat.
Forum yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) itu berlangsung di Pusat Pendidikan Bela Negara Kemhan RI, Rumpin, Bogor, Sabtu, 31 Januari 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan aparat negara dan insan pers dalam satu ruang dialog yang jarang terjadi secara terbuka.
Johnny, yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri, memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan pesan politik hukum yang jelas: pers bukan sekadar pengawas kekuasaan, melainkan pilar demokrasi yang dijamin konstitusi.
“Wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan NKRI,” kata Johnny di hadapan para peserta retret.
Peraih Adhimakayasa Akademi Kepolisian 1996 itu mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini berperan membangun kesadaran publik, terutama di tengah derasnya arus informasi digital, disinformasi, dan polarisasi sosial.
Menurut Johnny, kebebasan pers merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar dalam negara hukum yang demokratis. Ia menyebut pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi mengontrol kekuasaan sekaligus mendidik masyarakat.
“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers adalah pilar utama. Kebebasan pers merupakan amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Namun Johnny juga mengingatkan bahwa kebebasan pers tidak berdiri di ruang hampa. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik agar kebebasan pers tetap memiliki legitimasi publik.
“Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Polri di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap relasi aparat penegak hukum dan media. Dialog terbuka seperti ini, kata Johnny, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan serta membangun sinergi antara Polri dan insan pers.
Kegiatan silaturahmi ini juga dipandang sebagai upaya menjaga ruang publik tetap sehat, informatif, dan bebas dari narasi yang mengancam persatuan nasional. Dalam konteks itu, wartawan tidak hanya diposisikan sebagai peliput peristiwa, tetapi sebagai aktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
