MPN – MIMIKA. Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Kabupaten Mimika – Papua Tengah, Sem W. Bukaleng meminta Pemerintah Daerah, lembaga Legislatif, dan lembaga Yudikatif duduk bersama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, serta para Kepala Kampung menyelesaikan berbagai konflik sosial yang kerap terjadi di Kabupaten Mimika.
Permintaan tersebut disampaikan Sem Bukaleng di Timika, Senin (15/12) 2025. Ia menilai, konflik yang terus berulang di tengah masyarakat sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat, kepala kampung, serta organisasi kemasyarakatan yang ada di Mimika.
“Banyak konflik terjadi karena pemerintah daerah kurang melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga adat, kepala kampung, dan organisasi masyarakat. Akibatnya, persoalan di lapangan tidak tertangani dengan baik,” ujar Sem Bukaleng.
Menurutnya, Kabupaten Mimika sesungguhnya dapat menjadi wilayah yang aman, apabila pemerintah daerah lebih terbuka dan serius menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
“Kalau pemerintah membuka mata dan mau menyelesaikan masalah yang sering terjadi, saya yakin Mimika, dari wilayah pesisir sampai pegunungan, bisa aman,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa konflik yang terjadi di Distrik Jila dan beberapa kampung lainnya, yang menurutnya harus mendapat perhatian serius. Selain itu, aparat keamanan yang bertugas di wilayah-wilayah rawan juga diminta menjalankan fungsi pengamanan secara maksimal demi memberi rasa aman kepada masyarakat yang sedang mencari penghidupan.
Sem Bukaleng juga menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, yudikatif, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk membahas secara bersama-sama persoalan keamanan di Kabupaten Mimika.
“Kalau semua unsur ini duduk bersama dan berbicara secara terbuka soal keamanan, saya percaya Mimika bisa menjadi daerah yang aman,” ujarnya.
Ia menilai, konflik antar kelompok masyarakat sering terjadi karena tidak adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, serta para tokoh agama, adat, dan masyarakat.
Selain itu, Sem Bukaleng juga menyoroti maraknya kasus pembunuhan yang kerap disebut dilakukan oleh “orang tidak dikenal”. Menurutnya, istilah tersebut justru berpotensi merugikan pihak lain karena pelaku sebenarnya tidak pernah terungkap secara jelas.
“Kita sering dengar kasus pembunuhan dengan istilah orang tidak dikenal. Kalau pelakunya tidak jelas, itu bisa merugikan orang lain yang tidak tahu apa-apa, sementara pelaku kriminal sebenarnya tidak terungkap,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah bersama lembaga eksekutif dan legislatif, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda segera membangun komunikasi dan duduk bersama guna mencari solusi menyeluruh atas persoalan keamanan di Kabupaten Mimika.
“Harapan kami, mari kita duduk bersama dan menyelesaikan masalah keamanan di Mimika secara menyeluruh, demi rasa aman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
