TIMIKA, MPN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden kini dikebut pelaksanaannya di Papua Tengah.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang, secara tegas menyatakan bahwa percepatan di Kabupaten Mimika tidak bisa lagi ditunda, terutama untuk menjangkau wilayah pesisir dan pedalaman yang hingga kini belum tersentuh layanan.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Mimika, Kamis (12/2/2026), yang membahas evaluasi sekaligus strategi percepatan program.
Sejak diluncurkan pada 28 Juli 2025, program MBG di Mimika menunjukkan progres signifikan. Hingga Februari 2026, telah terbentuk 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di empat kecamatan. Delapan SPPG beroperasi di Mimika Baru, lima di Wania, empat di Kuala Kencana, dan satu di Mimika Timur.
Namun di balik capaian itu, masih terdapat 14 kecamatan yang belum terlayani. Mayoritas berada di wilayah dengan akses transportasi terbatas, terutama kawasan pesisir dan pedalaman. Kondisi ini menjadi perhatian serius BGN Papua Tengah.
“Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Masih ada wilayah yang belum terjangkau. Ini harus menjadi fokus percepatan kita bersama,” tegas Nalen, kepada awak media.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BGN Papua Tengah akan mempercepat pembentukan SPPG Terpencil dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Skema ini dirancang khusus agar distribusi layanan gizi tetap berjalan, meski dihadapkan pada hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Di tingkat provinsi, pelaksanaan program MBG juga belum merata. Dari delapan kabupaten di Papua Tengah, baru dua kabupaten yang menjalankan program secara aktif. Enam kabupaten lainnya telah menyatakan dukungan dan tengah mempersiapkan langkah percepatan, dengan fokus pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta validasi data penerima manfaat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai masukan juga mencuat, terutama terkait variasi dan kesesuaian menu makanan. BGN menegaskan akan melakukan monitoring menyeluruh terhadap operasional 18 SPPG di Mimika guna memastikan kualitas tetap terjaga.
Menurut Nalen, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi. Dampak kesehatan dan kualitas makanan harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan program.
“Kita tidak hanya berbicara soal tertib administrasi, tetapi memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Daya tahan tubuh anak-anak dan kelompok sasaran harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Langkah penguatan juga diarahkan pada kolaborasi dengan investor dan pelaku usaha lokal. BGN Papua Tengah mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan bahan pangan dan pengelolaan dapur SPPG. Selain menjamin ketersediaan bahan baku segar, skema ini dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
BGN Papua Tengah pun mengajak Satgas, para kepala dinas, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika untuk mengawal program secara serius dan berkelanjutan.
Dengan sinergi lintas sektor, percepatan MBG di Mimika bukan hanya soal pemenuhan gizi, melainkan juga langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Papua Tengah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dari dapur hingga pelosok kampung.
