MPN – MIMIKA. Pemerintah Kabupaten Mimika, Rabu (19/11) 2025 menggelar kegiatan rekonsiliasi dan validasi data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan program kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Acara ini menyoroti pentingnya pemutakhiran data, agar alokasi anggaran dapat digunakan secara efisien.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Frans Kambu saat membuka kegiatan menekankan bahwa, kegiatan ini krusial mengingat program JKN telah berjalan selama 12 tahun sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014. Meski Mimika telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan menerima penghargaan terkait selama 5 tahun berturut-turut, tantangan dalam kepesertaan masih ada.
“Kita harus mempertahankan prestasi ini dengan upaya rutin seperti rekonsiliasi dan validasi data. Masih ada warga yang belum terdaftar JKN atau statusnya tidak aktif,” ujar Frans Kambu.
Frans mengatakan, pertemuan ini diharapkan dapat memvalidasi data peserta JKN. Terutama penerima bantuan iuran APBD yang didanai oleh Pemda Mimika. Dengan anggaran lebih dari 19 miliar rupiah yang dialokasikan dari APBD untuk 42.172 peserta PBI, validasi data menjadi sangat penting.
“Kita ingin memastikan anggaran tidak terbuang sia-sia dengan mendata peserta yang sudah pindah atau meninggal. Kita juga perlu membahas keberlanjutan program ini di tahun 2026, termasuk berapa yang akan ditanggung pemerintah daerah, pusat, dan YPMAK jika Pemda tidak bisa mengakomodir semua warga miskin,” tambahnya.
Ketua Panitia, Esterlina dalam laporannya menjelaskan latar belakang kegiatan ini. Ia menyebutkan bahwa, rekonsiliasi data dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN.
“Program JKN sangat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa memikirkan biaya. Pemerintah daerah telah berkomitmen membayar iuran kesehatan bagi masyarakat miskin sejak tahun 2016,” ujar Esterlina.
Namun, Esterlina mengakui, masih ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti masih terdapat peserta yang tidak aktif dan adanya warga yang berobat tanpa identitas. Oleh karena itu, rekonsiliasi data dianggap penting untuk memastikan data yang ada valid dan akurat.
