MPN – MIMIKA. Tokoh Pemuda sekaligus Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK), Rafael Torekeyau menegaskan, stop orang Papua selalu bicara semua program prioritas Orang Asli Papua (OAP), Pendidikan prioritas OAP, test CPNS atau P3K prioritas OAP, tapi kelakuan rampas tanah milik OAP Mimika Wee (Kamoro) masih masih marak berlangsung hingga sekarang ini.
“Stop OAP bicara berjuang untuk sesama OAP tapi praktek rampas tanah terus berlangsung hingga sekarang. Kami sebagai generasi muda Mimika Wee akan lawan orang yang suka rampas tanah kami. Jangan pandang kami lemah dan saya mau sampaikan, kami akan lawan dan siap mati untuk tanah kami,” kata Rafael saat ditemui di lahan Mimika Wee Nawaripi di Mile 21, Rabu (19/11) 2025.
Rafael melanjutkan, saat ini mereka sedang membersihkan lahan milik Suku Mimika Wee Nawaripi, dimana lahan ini baru dikembalikan PTFI kepada masyarakat adat Nawaripi besar. Ini lahan yang murni milik orang Nawaripi. “Kami mulai mengelola lahan kami,” tekannya.
Terkait ada orang yang datang klaim bahwa, tanah milik mereka karena mereka sudah bayar. Rafael menegaskan, ini tanah adat milik orang Nawaripi dan sebagai orang muda wajib untuk menjaga dan memiliki tanah ini. Orang Mimika Wee dan pada umumnya ras Melanesia memiliki sifat dasar berperang, dan jangan memandang sebelah mata orang Mimika Wee. Kalau mau datang rampas, generasi muda Mimika Wee siap untuk lawan dan perang.
“Ini tanah seluas 500 hektar, milik kami. Stop sesama Papua bicara perjuangkan OAP, tapi tindakan rampas hak ulayat Mimika Wee jalan terus dan ini tidak adil namanya. Untuk ini, kami akan lawan dan kami siap perang,” tegas Rafael.
Tokoh Pemuda Mimika Wee lainnya, Vinsen Apoka meminta Pemkab untuk memperhatikan maraknya aksi rampas tanah milik Suku Mimika Wee oleh sesama Papua lainnya.
Vinsen menegaskan, tanah ini milik Suku Mimika.Wee yang setelah dipakai dikembalikan oleh PTFI ke masyarakat adat orang Nawaripi.
“Jika ada orang yang klaim ini miliknya, itu salah besar. Ini milik orang Mimika Wee Nawaripi. Jika ada pihak yang bilang sudah beli dan sudah bayar, apakah sebelumnya sudah bicara dengan masyarakat adat Nawaripi,” ujar Vincen bertanya.
Bagi Vinsen, langkah yang ditempuh Pemkab dan Pemerintah Kampung (Pemkam) Nawaripi sudah tepat dalam melindungi hak masyarakat adat. Lahan seluas 500 hektar ini sudah ada pemiliknya, yang dilengkapi dengan surat-suratnya.
Kepada Pemkab Mimika, Vincen menegaskan untuk meminta pertanggungjawabannya atas klaim kepemilikan lahan seluas 500 hektar ini. Bagi masyarakat adat Mimika Wee Mawaripi, Koperapoka, Nayaro sudah ada kelengkapan surat-suratnya.
