MPN – MIMIKA. Pemerintah Kabupaten Mimika, Kamis (20/11) 2025 menggelar Lokakarya Akhir Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029. Acara ini menandai tahap persiapan menuju tahap ketiga, penyusunan RPB Kabupaten Mimika, sebagai upaya mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan daerah yang tangguh terhadap bencana.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya menekankan, pentingnya perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai risiko bencana yang ada. Oleh karena itu, dokumen RPB ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi peta jalan keselamatan bagi seluruh warga Mimika,” ujarnya.
Ananias Faot juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menjadikan dokumen RPB sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Ia menekankan tiga poin penting, yaitu memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam Renstra dan Renja dinas masing-masing, mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana, serta melibatkan pihak non-pemerintah. Termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya penanggulangan bencana.
“Saya mengajak dunia usaha untuk menyelaraskan program CSR atau Community Development-nya dengan dokumen RPB ini. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi gunakan dokumen ini sebagai peta jalan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain itu, Ananias Faot juga mengharapkan, adanya dukungan dari tokoh adat dan masyarakat agar dokumen RPB ini dapat dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik.
Sementara Sekretaris BPBD Mimika, Betrix Pademme menambahkan bahwa, proses penyusunan RPB ini telah melalui beberapa tahapan asistensi dan sosialisasi bersama tim yang melibatkan OPD teknis terkait.
“Ini adalah sosialisasi bersama tim, dimana ada beberapa OPD teknis terkait yang masuk ke dalam tim untuk melengkapi dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah,” jelasnya.
Betrix menambahkan, sistematika penulisan dokumen RPB mencakup pendahuluan, gambaran umum wilayah, penilaian risiko (termasuk ancaman, kerentanan, dan analisis kemungkinan dampak bencana), pemilihan tindakan penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan pasca bencana), serta mekanisme penanggulangan bencana.
“Di dalam dokumen ini juga ada identifikasi kegiatan dan pelaku, serta rekap kegiatan dan perencanaan. Kami melibatkan narasumber dari BPBD Provinsi Papua sebagai konsultan untuk membantu melengkapi dokumen ini,” tambahnya.
Dia menyampaikan, selama proses penyusunan, tim tidak menemukan hambatan. Setelah sosialisasi ini, akan dilaksanakan asistensi lanjutan di BNPB.
“Saya rasa hambatan tidak ada. Semoga dokumen ini bisa selesai dengan baik. Setelah sosialisasi ini, akan dilaksanakan juga asistensi lanjutan yang akan dilakukan di BNPB,” ujarnya.
Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari OPD, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, serta masyarakat. Diharapkan, melalui lokakarya ini dapat dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan mewujudkan Kabupaten Mimika yang tangguh terhadap bencana.
