Nabire, MPN — Pagi itu, Sabtu, 21 Februari 2026, suasana di sekitar markas Yonif TP 804/DBAY tidak seperti biasanya. Puluhan prajurit bergerak menyusuri titik-titik batas lahan satuan. Mereka tidak membawa senjata untuk operasi tempur, melainkan data koordinat, catatan administrasi, dan tanggung jawab atas aset negara.
Patroli patok batas dipimpin DPP Letda Czi Baharudin, Perwira Seksi Logistik (Pasi Log) batalyon. Setiap kompi mengirim satu perwakilan.
Total sembilan kompi terlibat, diperkuat personel Provost yang memastikan kegiatan berjalan tertib dan aman.
Yang menarik, mayoritas prajurit yang dipilih berpangkat Prada. Bukan tanpa alasan.
Mereka dinilai akan lebih lama berdinas di satuan ini. Artinya, merekalah yang kelak memegang ingatan kolektif tentang di mana batas tanah batalyon bermula dan berakhir.
Pengetahuan itu tidak boleh hilang, karena batas yang kabur sering kali menjadi awal dari sengketa panjang.
Satu per satu patok diperiksa. Koordinat UTM dicocokkan dengan data administrasi. Tanaman liar dibersihkan. Setiap titik difoto dan didokumentasikan ulang.
Tidak ada yang dilewatkan. Pergeseran beberapa sentimeter saja bisa memicu persoalan di kemudian hari.
Di wilayah seperti Papua Tengah, kejelasan batas lahan bukan sekadar soal garis di peta.
Ia menyangkut legitimasi, kepastian hukum, hingga potensi konflik. Karena itu, patroli ini bukan rutinitas seremonial.
Ini adalah upaya memastikan bahwa aset satuan tetap utuh, terdata, dan berada di titik yang sah.
Melalui langkah ini, Yonif TP 804/DBAY mengirim pesan tegas: menjaga wilayah bukan hanya soal pengamanan fisik, tetapi juga soal administrasi yang presisi dan pengawasan berkelanjutan.
Di tengah dinamika Papua Tengah yang kompleks, ketertiban batas menjadi fondasi stabilitas.
