Nabire, MPN — Kunjungan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, ke Polda Papua Tengah pada Rabu (4/2/2026) mendadak jadi sorotan. Dalam audiensi yang digelar di Aula Mapolda Papua Tengah itu, berbagai fakta mencuat: mulai dari kantor yang masih berstatus pinjam pakai hingga kekurangan personel di wilayah yang kerap disebut sebagai “zona merah”.
Yorrys hadir bersama Anggota DPD RI Lis Tabuni dalam rangka menyerap aspirasi dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Ia menegaskan, provinsi baru ini sedang berada dalam fase transisi yang tidak mudah dan membutuhkan arah kebijakan yang jelas dari pusat hingga daerah.
“Kita tidak boleh berjalan tanpa konsep besar. Papua Tengah harus dibangun dengan perencanaan yang matang,” tegas Yorrys di hadapan jajaran kepolisian.
Ia juga menyoroti isu militer non-organik yang belakangan kerap menjadi perdebatan di Tanah Papua. Menurutnya, isu tersebut sering dimanfaatkan kelompok pro-Papua merdeka untuk memengaruhi opini publik, khususnya generasi muda.
“Anak-anak kita jangan sampai hanya disuguhi narasi kemerdekaan tanpa dibekali visi pembangunan dan masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav Robby Urbinas membeberkan kondisi riil institusinya. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini kantor Polda Papua Tengah masih menggunakan gedung pinjam pakai dari Diklat Pemda Kabupaten Nabire.
Usulan pembangunan markas permanen telah diajukan ke Mabes Polri dan direncanakan berlokasi di Kaladiri, dekat bandara baru Nabire.
Tak hanya soal gedung, persoalan personel juga menjadi perhatian serius. Untuk memenuhi Daftar Susunan Personel (DSP), Polda mengusulkan penambahan kuota Bintara dari 204 menjadi 300 orang per tahun mulai 2026, serta penambahan kuota Akademi Kepolisian menjadi 10 orang.
Polda juga mendorong kebijakan penambahan kuota khusus bagi putra-putri Orang Asli Papua dalam rekrutmen Polri dan TNI. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi gesekan sosial-budaya antara aparat keamanan dan masyarakat setempat.
Selain itu, Polda Papua Tengah berharap ada peningkatan anggaran DIPA, pengisian jabatan kosong, serta penempatan psikolog untuk mendukung kesehatan mental personel yang bertugas di wilayah dengan tingkat risiko tinggi.
Audiensi ini menjadi sinyal bahwa persoalan Papua Tengah bukan hanya soal keamanan. Di balik label “zona merah”, ada pekerjaan rumah besar: penguatan institusi, pembangunan infrastruktur, serta kehadiran negara yang lebih terasa bagi masyarakat.
