Nabire, MPN — Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menyoroti masih banyak fasilitas pemerintah yang dibangun namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan Forum Perangkat Daerah, penyusunan RKPD yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Nabire, Selasa (10/3/2026).
Dalam sambutannya, Yulianus Pasang menegaskan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan pasar di wilayah Distrik Makimi yang menurutnya telah beberapa kali dibangun sejak sekitar tahun 2005, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau kita ke Distrik Makimi, di sebelah kanan jalan kita bisa lihat pasar yang dibangun sejak 2005. Setelah beberapa tahun dibangun lagi, tapi tetap tidak dipakai. Bahkan sampai 2025 dibangun lagi di lokasi yang sama. Ini kita harus bayangkan berapa puluh miliar anggaran yang sudah habis di situ,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah agar perencanaan pembangunan dilakukan secara matang dan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain pasar, ia juga menyoroti pembangunan fasilitas pendidikan yang tidak tepat sasaran. Ia menyebut ada sekolah yang dibangun di lokasi yang jauh dari pemukiman warga sehingga jumlah siswanya sangat sedikit.
“Sekolah dibangun di tempat yang tidak ada pemukiman. Sampai sekarang jumlah siswanya mungkin tidak pernah lebih dari 20 orang,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yulianus juga menyinggung keberadaan sejumlah kantor distrik, puskesmas, dan sekolah yang sudah dibangun namun tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, ia meminta para kepala distrik untuk benar-benar berada di wilayah tugasnya dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Kalau puskesmas tidak ada petugasnya, kalau sekolah kosong tidak ada muridnya, maka kepala distrik harus bertanggung jawab. Karena kepala distrik adalah pemimpin di wilayah itu,” tegasnya.
Ia berharap melalui Forum Perangkat Daerah tersebut, seluruh perangkat daerah dapat melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus merancang perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire.
